Sebab, hasil rapat dengan pendapat di Komisi 1 DPR, pihak Telkomsel telah memberikan klarifikasi bahwa masalah tender dikarenakan adanya keterlambatan dan itu telah diselesaikan secara internal bersama dengan Balai penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Menkominfo.
“Saya kira masalah MPLIK sudah clear karena itu hanya masalah keterlambatan tender saja. Diduga kuat ada kepentingan kelompok maupun golongan yang ingin mengganggu stabilitas BUMN di bidang telematika. Ini perlu diwaspadai, jangan sampai ada pemerasan di sini,” ujarnya di Jakarta, Kamis (8/11/2012).
Jusuf menjelaskan, proyek MPLIK yang digagas Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah mulai memperlihatkan hasil di sejumlah daerah. Di antaranya di Kecamatan Balombong, Makassar.
Dijelaskan, walaupun layanan berjalan baik, Lira memandang bahwa software MPLIK Telkom perlu diubah agar lebih mudah digunakan oleh masyarakat. Selain itu, perlu lebih disempurnakan dalam pengelolaannya agar masyarakat lebih banyak lagi menikmati kehadiran M-PLIK di setiap kecamatan.
Jusuf menegaskan, mitra penyedia layanan MPLIK di daerah memang sudah cukup profesional. Kalau ternyata mereka bekerja tidak bagus, misalnya pekerjaannya terlambat, akan dikenakan denda atas setiap keterlambatan. Telkom tidak mengalami kerugian, karena investasi untuk proyek ini disiapkan menggunakan dana Menkominfo dari sumbangan penyedia jasa telekomunikasi.
Dalam kesempatan ini, Jusuf mengklaim, telah melakukan investigasi di enam provinsi, yaitu Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Papua dan Irian Jaya, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan. Selanjutnya Lira juga akan berkunjung ke enam propinsi lagi, yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo, Jambi, Riau dan Kepulauan Riau. “Kunjungan ini untuk mengecek sejauh mana MPLIK ini beroperasi di masyarakat,” tandasnya.
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !